Ahok Bisa Menyulut Reshuffle Kabinet Jokowi

Perhelatan Pilgub DKI 2017 dinilai bakal berdampak pada stabilitas politik secara nasional. Berebut kuasa di ibu kota memang tengah dikerjakan oleh tiga poros kekuatan politik ketika ini.

Dapatkan diskon Rp 300,000 bagi tiket libur Natal & Tahun baru-muMenariknya, partai politik pendukung pemerintah tak sesuatu suara, bahkan cenderung saling serang di Pilgub DKI Jakarta. PDIP, Golkar, PAN, PKB, PPP, NasDem dan Hanura dinilai mulai pecah nantinya pasca Pilgub DKI 2017 selesai.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, perpecahan partai di Jakarta telah terlihat. Menurut dia, ini berdampak pada dukungan partai di kabinet Jokowi-JK.

“Misalnya koalisi partai pendukung Jokowi-JK, ketika ini dalam masalah Pilkada Jakarta pecah ke dalam beberapa kubu. Satu mendukung Ahok, sesuatu dukung Agus-Sylvi. Ahok itu kami belum tahu mulai ke mana ujungnya, tetapi apapun hasilnya, entah Ahok menang atau kalah dalam Pilkada mulai berdampak pada stabilitas koalisi pendukung Jokowi,” jelas Syamsuddin ketika menghadiri sebuah acara di Dieng Room, Hotel Kartika Chandra, Jl. Gatot Soebroto, Kamis, (15/12).

Dalam Pilgub DKI, PDIP, Golkar, NasDem dan Hanura mendukung pasangan Basuki T Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Sementara parpol berideologi Islam seperti PKB, PAN, PPP lebih memilih bersama Demokrat mendukung Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Syamsuddin bahkan memprediksi, Pilgub DKI mulai berdampak pada perombakan kabinet Jokowi. Terlebih, dia merasa dapat jadi seandainya Gerindra mulai bergabung dengan pemerintah nantinya pada 2017.

“Politik itu seluruh satu mungkin saja. Kalau parpol berbasis Islam seperti PAN, PKB, dan PPP mengecewakan Jokowi, mungkin salah sesuatu atau dua-dua atau tiga-tiganya dievaluasi diganti dengan Gerindra. Mungkin saja tetapi tergantung perkembangan politik ke depan,” terang dia.

Intinya, dia merasa bahwa dinamika politik tahun 2017 mulai lebih bergejolak dibanding tahun 2016. Di parlemen khususnya, kata dia, mulai banyak pembahasan UU yg alot.

“Sebab, di 2017 mulai ada Pilkada serentak, pembahasan UU Pemilu, UU MD3, aku menduga UU MD3 tak selesai tahun ini. Yang wacana penambahan unsur pimpinan dewan tak segala parpol setuju. Suhunya lebih panas dari 2016,” kata Syamsuddin.Baca juga:
Djarot tutupi kelemahan Ahok terutama soal gaya bicara ceplas ceplos
Anies Baswedan: Kami tidak pernah kumpulkan KTP, tidak anti parpol
Money politics, Sandi bangga konsistensi & Djarot terima sumbangan
Saling sindir dan kritik soal cara Ahok bangun reformasi birokrasi
Saling sentil Ahok dan Sandiaga Uno soal ekonomi di Jakarta

Sumber: http://www.merdeka.com

Berikan Komentarmu Disini!!