Ahok Mulai Gerah Dengan Plt Gubernur DKI

DPRD DKI Jakarta mendapatkan penambahan anggaran yg cukup signifikan dalam APBD DKI tahun 2017. APBD DKI 2017 sudah diketok setelah dibahas oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan DPRD DKI.

Dapatkan diskon Rp 300,000 bagi tiket libur Natal & Tahun baru-muDalam APBD 2017 yg sudah disahkan itu, dalam dokumen itu juga dijelaskan secara rinci, kegiatan apa saja yg dianggarkan DPRD DKI buat operasional di gedung parlemen tingkat provinsi. Misalnya saja, penyedia jasa telepon air dan internet yg mendapat kucuran dana senilai Rp 29.373.483.125.

Penyediaan makanan dan minuman untuk anggota DPRD DKI sebesar Rp 11.020.320.450. Pakaian dinas dan atribut bagi pimpinan dan anggota DPRD DKI dianggarkan senilai Rp 1.387.779.250.

Sementara bagi rapat-rapat, seperti Badan Legislasi Rp 5.828.004.000, meeting di Badan Anggaran Rp 3.206.670.000. Ada pula anggaran buat pendidikan dan pelatihan anggota DPRD DKI yg dialokasikan sebesar Rp 3.600.754.000

Anggaran yg lebih ‘wah’ lainnya yakni buat kunker 106 anggota dewan dan para stafnya diberikan Rp 45.501.998.000. Sementara bagi kunker komisi beda lagi, dialokasikan senilai Rp 12.579.624.000. Untuk pelaksanaan reses, anggota DPRD DKI bisa Rp 38.090.397.114.

Lebih dahsyatnya lagi, Anggota dewan juga tidak perlu mengeluarkan kocek buat sekedar memeriksakan kesehatan di dokter. Sebab telah memiliki anggaran yg dibiayai dari uang rakyat senilai Rp 1.378.000.000.

Menariknya, ada sejumlah mata anggaran yg tak diusulkan pemerintah namun masuk dan disahkan dalam APBD DKI 2017 tersebut. Salah satunya penataan dan rehabilitasi kolam gedung DPRD DKI senilai Rp 579.041.780.

Bukan cuma itu saja yg tidak diusulkan pemerintah DKI tetapi masuk dalam anggaran. Penyedia jasa pengemudi buat anggota DPRD juga masuk dengan nilai cukup fantastis yakni Rp 4.302.870.680. Begitu juga, perbaikan untuk rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi masuk dalam APBD DKI, dengan nilai Rp 1.443.117.109.

Selain itu, Sumarsoni dan DPRD DKI resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perangkat Daerah DKI Jakarta yg baru. Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami perampingan, aturan tersebut akan berlaku tahun depan.

Soemarsono mengatakan, ada dua perubahan terhadap susunan organisasi perangkat daerah di DKI Jakarta. Dari 54 SKPD menjadi 42 SKPD dan menghapus 1.060 jabatan. Setelah perampingan itu, Pemprov yg ketika ini memiliki 5.998 jabatan mulai menyisakan 4.938 jabatan saja.

Sumarsono mengaku, ketika ini belum menerima formasi baru hasil rotasi pejabat. Dia juga menambahkan mulai menerima masukan dari pihak manapun, termasuk dari Gubernur dan Wakil Gubernur non-aktif, Ahok dan Djarot.

“Yang utama buat aku bagian dari etika administrasi pemerintahan seorang Plt tak dilarang buat kemudian memperoleh berbagai input tentunya terutama dari Gubernur nonaktif,” kata Sumarsono.

Menurut Sumarsono, seandainya Ahok dan Djarot aktif memberi masukan saat mereka kembali menjabat nanti setelah masa kampanye mereka dapat segera beradaptasi dengan kebijakan baru tersebut.

“Jadi saat Pak Ahok maupun Pak Djarot masuk mereka telah nyambung dengan susunan yg sudah kalian konsultasikan. jadi tetap kalian memperoleh masukan. Kalaupun enggak ada masukan, aku anggap mungkin telah setuju dengan apa yg kami lakukan,” terangnya.

Untuk rotasi baru pemerintahan di Pemprov DKI ini Sumarsono menyatakan mulai memakai sistem talent pool kemudian assessment, sehingga nantinya yg mulai menempati posisi tersebut adalah pilihan yg terbaik.

“Karena ada 1.060 yg harus dihapuskan. Tentu kalian mencari pejabat-pejabat yg terbaik. ada tim dewan jabatan yg mulai melakukan itu. Tetap kita mendengarkan masukan dari berbagai pihak khususnya petahana. sebatas masukan,” paparnya.

Sebagai konsekuensi penataan jabatan, nantinya, mulai ada yg mengalami kenaikan jabatan, ada yg tetap pada posisinya ketika ini dan bahkan ada juga yg jabatannya diturunkan seandainya dia dinilai tak layak. Selain itu, dari 1.060 jabatan yg hilang itu termasuk dua yg pensiun.

“Pasti mulai ada yg di-grounded, ada yg pensiun ada juga karena performance kurang sementara dia ditempatkan di posisi yg yang lain jadi jabatan fungsional. Sesuai PP 18 Tahun 2016. Secara nasional memang ada perampingan sekitar 10-15 persen,” tandasnya.

Sementara itu, Ahok cuma tertawa kecil ketika dikonfirmasi mengenai adanya surat pertimbangan dari Sumarsono. Sebab, dia menganggap, kewenangan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu telah sama dengan gubernur definitif.

“Mana ada bersurat ke aku gitu loh. Mana boleh bersurat ke saya. Orang dia telah kaya gubernur kok. Saya kira beliau itu telah enggak dipanggil plt gubernur tetapi dipanggil gubernur. Kuasanya enggak beda dengan gubernur kok,” katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, masih belum menangkap logika yg digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri ketika membuat landasan hukum kewenangan Plt setara dengan gubernur definitif. Karena ini bertentangan dengan Undang-Undang yg cuma memberikan kewenangan kepala daerah.

“Jadi aku enggak ngerti secara bahasa kenapa dikasih plt kalau kekuasaannya persis gubernur? Gubernur saja sekalian. Kalau mau ngomong ngelanggar UU ya, gubernur saja sekalian ya kan. Yaudahlah, toh aku juga belum tentu balik katanya kan. Kalau begitu ya telah tanya saja sama gubernur baru,” tutupnya.Baca juga:
Ahok khawatir banyak program titipan di APBD DKI 2017
Ahok sindir Sumarsono: Beliau udah nggak dipanggil plt tetapi gubernur
Sumarsono sebut DPRD DKI dipilih rakyat, wajar anggaran dinaikkan
Ahok disalahkan DPRD DKI mampu anggaran ‘wah’ di APBD 2017
Bombastisnya anggaran DPRD DKI tahun 2017 bikin geleng-geleng

Sumber: http://www.merdeka.com

Berikan Komentarmu Disini!!