Ahok Sebut Rencana Beli Lahan Bekas Kedubes Inggris Sejak Era Jokowi

Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah memiliki surat rekomendasi pembelian lahan eks Kedutaan Besar Inggris dari Badan Pertahanan Negara (BPN). Bahkan rekomendasi tersebut diberikan ketika dirinya masih mendampingi Joko Widodo.

Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, tak mengetahui tanah yg berada di dekat Bundara Hotel Indonesia tersebut punya pemerintah pusat. Sebab, dia masih memegang surat rekomendasi pembelian dari BPN bagi lahan seluas 4.185 meter persegi itu.

“Ada itu rekomendasinya telah dari tahun 2015. Malah itu MoU (dengan BPN) pembelian dikerjakan oleh Pak Jokowi saat jadi Gubernur,” katanya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/12).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, berdasarkan surat rekomendasi tersebut menyebutkan seandainya tanah itu sudah diserahkan kepada Pemerintah Inggris. Dan hal tersebut wajar saja, karena Pemerintah Indonesia juga mendapatkan tanah di negara sahabat.

“BPN dari pemerintah pusat serahkan kepada Inggris, berartikan milik Inggris. Ada surat informasi dari BPN. Sebetulnya dalam sistem tata negara biasanya pemerintah kasih tanah kepada negara temen namanya sahabat,” terangnya.

Ahok mencontohkan, Pemerintah Indonesia mendapatkan kedutaan besar yg strategis di Amerika Serikat. Sehingga Negara Paman Sam itu juga mendapatkan tempat yg bagus di Jakarta.

“Contoh Kedubes kalian di Amerika kan bagus rumah Kedubes juga bagus banget karena memang dikasih juga di daerah situ. Kita juga kasihnya di sini bagus banget. Areanya juga bagus seperti. Apalagi Inggris Amerika kan hubungan kalian telah hubungan lama,” tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyampaikan lahan eks Kedutaan Besar Inggris yg dibeli Pemerintah Provinsi DKI ternyata status lahannya dimiliki oleh pemerintah pusat. Informasi itu disampaikan berdasarkan temuan dari Badan Pertanahan Nasional.

“Jadi, menurut BPN, mereka (Kedubes Inggris) harus bayar sewa karena itu lalu tanahnya pemberian pemerintah,” kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/12/2016).

Menurut Saefullah, pihak Pemprov DKI telah sempat berdialog dengan pihak Kedubes Inggris. Dalam dialog yg juga diikuti pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri itu, Saefullah menyebut pihak Kedubes mempertanyakan tak pernahnya ada penagihan uang sewa.

“Mereka justru tanya harus bayar sewa ke siapa nih karena tak ada tagihannya,” ujar Saefullah.

Lahan eks Kedubes Inggris yg dibeli Pemprov DKI berlokasi di kawasan sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pada akhir Agustus 2016, Pemprov DKI Jakarta dan pihak Kedubes menyepakati pembelian lahan mencapai Rp 479 miliar.

Jika itu nantinya terbukti berstatus lahan pemerintah, Saefullah menyatakan tak mulai ada proses pembayaran sehingga uangya mampu dialihkan ke program lain.

“Seharusnya kalau tanah itu bisa dari pinjaman pemerintah pusat, maka sekarang ini kalau mereka telah tak perlu lagi ya harusnya dikembalikan saja,” ucap Saefullah.

Lahan eks Kedubes Inggris rencananya mulai dijadikan taman, sementara bangunannya mulai dijadikan cagar budaya. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana membuat pusat pengawasan transportasi DKI Jakarta di lahan seluas 4,185 meter persegi itu.Baca juga:
Ahok-Djarot janjikan Jakarta Islamic Center jadi terbesar di Asean
Kebijakan Pemprov DKI di bawah Ahok dinilai masuk koruptif gaya baru
Ahok sebut donasi buat kampanye terkumpul Rp 27 M lebih
Kejagung bersiap seandainya sidang Ahok dipindah jauh dari pusat pemerintah
Indriyanto Seno: Kasus Ahok memiliki dimensi politik yg kental

Sumber: http://www.merdeka.com

Berikan Komentarmu Disini!!