Berebut Suara Mereka Yang Diam

Oleh: Algooth Putranto

KOMPAS.com – Pasca-Orde Baru, Pemilu 1999 adalah pesta demokrasi yg fenomenal seandainya dilihat dari sisi peserta dan partisipasi, meskipun dalam beberapa pemilu berikutnya justru selalu turun secara signifikan seandainya melihat jumlah golput (tidak memilih). Hal serupa terjadi pada Pilkada pada umumnya.

Sejumlah faktor yg mempengaruhi meningkatnya angka golput dalam pemilu antara lain, masyarakat yg telah putus asa dan kecewa dengan pemerintah, masyarakat yg apatis terhadap pemerintah, masyarakat tak mendapatkan figur yg cocok buat dipilih dan menjadi harapan, menganggap golput sebagai sikap memprotes pemerintah, dan adanya kesibukan yg tak dapat ditinggalkan dan bersifat penting.

Jika Pilkada DKI dianggap sebagai barometer politik daerah bahkan buat Indonesia, maka fase perbaikan aku catat terjadi pada Pilkada 2012 saat mempertemukan calon gubernur petahana Fauzi Wibowo dan penantang Joko Widodo (Jokowi). Adanya harapan baru membuat angka golput mengalami penurunan.

Setidaknya, prediksi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI pada 2013 tentang golput yg mulai selalu meningkat tak terbukti dalam Pemilu 2014. Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat pemilih secara signifikan meningkat, meskipun belum dapat menyaingi Pemilu 1999 dan 2004.

Lalu bagaimana dengan Pilkada DKI yg tinggal beberapa bulan jelang pemilhan 15 Februari 2017? Tentu ini hal menarik, seandainya melihat besarnya energi yg tercurah pada Pilkada DKI. Praktis semua partai bekerja keras, perhatian media pun dipaksa fokus pada Jakarta.

Hampir serupa dengan Pilkada DKI tahun 2012 yg penuh drama, episode Pilkada DKI tahun 2017 dengan bintang gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini jauh lebih seru berkat, meminjam istilah Ariel Heryanto, cara berpolitiknya yg telanjang.

Alhasil, akibat lontaran verbal Ahok, tidak cuma partai-partai yg lintang pukang mengimbangi tingkah polahnya, rakyat kebanyakan hingga, maaf saja, Presiden pun harus turun tangan meredam akibat yg ditimbulkannya.

Pada sisi lain, ada hal menarik dari setiap drama yg dihadirkan dalam Pemilu atau Pilkada yg linear dengan daya tarik masyarakat buat memberikan suaranya. Artinya, semakin dramatis narasi yg terbangun, simpati publik mulai berlipat.

Simak saja Pemilu 2004 yg menampilkan kisah Susilo Bambang Yudhoyono yg teraniaya dan Pemilu 2014 yg menampilkan drama rivalitas capres Prabowo vs Jokowi. Narasi yg bahkan sanggup memaksa para undecided voters terpanggil bagi menentukan pilihan.

Harap dicatat undecided voters berbeda dengan golput. Undecided voters adalah pemilik suara yg masih dapat dipengaruhi dengan perlakuan komunikasi (communication treatment) dan program. Sementara yg golput adalah orang yg sejak awal memang memilih bagi tidak memilih di pemilu.

Boleh dibilang, undecided voters adalah mereka yg memilih diam. Dalam survei atau polling yg biasa dikerjakan tim sukses calon atau independen, golongan undecided voters terekam sebagai yg belum memilih atau merahasiakan pilihan. Mereka inilah yg kerap disebut sebagai swing voters.

Dalam catatan saya, dari lima lembaga survei yg sudah merilis jajak pendapat mereka pada bulan Oktober dan November maka undecided voters terus bergerak stabil pada kisaran 20 persen. Artinya, pertarungan ketiga calon masih sama kuat hingga ketika ini dan ketiganya masih harus bekerja keras mempengaruhi undecided voters yg memilih diam namun sangat menentukan.

 Atas-bawah

Sebagai fenomena politik undecided voters adalah hal yg umum. Untuk di Indonesia, sejauh ini statistik undecided voters relatif stabil akibat kegagalan banyak partai melakukan pengkaderan dan penyebaran ideologi.

Umumnya undecided voters berusia antara 20-29 tahun (15-16 persen dan di atas usia 50 tahun (kisaran 20 persen). Sementara dari sisi pendidikan, sekitar 20 persen undecided voters lulus SD atau di bawahnya, sedangkan tamatan SMP dan SMA ada di kisaran 15 persen, dan pernah kuliah kurang dari 20 persen.

Dari sisi pendapatan, mayoritas undecided voters berpendapatan Rp500.000-Rp 1 juta berjumlah, sementara yg berpendapatan di atas Rp 2 juta jumlahnya di atas 10 persen. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan undecided voters adalah mereka yg berpendidikan tinggi yg memiliki persoalan dengan teknis waktu pemilihan.

Jika melihat profil mayoritas undecided voters, dapat dibilang mereka adalah pekerja sektor informal Jakarta yg diakui atau tak sudah menikmati secara segera perubahan birokrasi di masa Ahok. Sebut saja kegesitan layanan administrasi, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Dalam catatan saya, sejauh ini strategi narasi kedua calon gubernur penantang, Agus Harimurti dan Anies Baswedan cukup keteteran ketika menyerang keunggulan Ahok. Realitas yg mereka tawarkan pun, akhirnya menjadi semacam hiper realitas yg gampang dipatahkan.

Bagaimana dengan isu lain? Tak bisa dimungkiri, tidak sedikit undecided voters Jakarta yg tersakiti karena mengalami secara segera ketegasan dan kelugasan Ahok melakukan penertiban demi penataan kota Jakarta  dengan tujuan jangka panjang.

Hal yang, kemudian menjadi narasi utama untuk beberapa penantang tersebut. Sebut saja utopia membangun tanpa menggusur, yg pernah menjadi senjata kampanye Jokowi-Ahok pada Pilkada 2012. Saya menyebut utopia karena secara teknis sangat sulit dikerjakan secara administrasi, waktu dan biaya.

Lalu bagaimana buat mempengaruhui undecided voters tersebut agar berubah pikiran? Dengan waktu cuma tersisa beberapa bulan maka ada empat faktor yg harus digenjot para calon gubernur dan tim sukses mereka.

Pertama, sosialisasi dan upgrading dari pasangan calon melalui debat, kampanye dan media. Kedua, pendekatan pada agen politik dalam lingkaran individu pemilih. Ketiga, peningkatan aktivitas partai, ormas, atau civil society. Keempat, faktor fenomena atau peristiwa politik luar biasa.

Faktor pertama, tentu mulai sulit dimaksimalkan mengingat para calon gubernur dibatasi oleh aturan kampanye yg diawasi Badan Pengawas Pemilu, meskipun masih memungkinkan menyerang lewat udara (media). Faktor kedua dan ketiga dalam Pilkada DKI diakui atau tak sudah digarap secara artifisial dan organik oleh beberapa penantang berkat faktor keempat yaitu, status tersangka Ahok dalam masalah dugaan penistaan agama.

Siapa yg mulai menang? Secara naif seandainya kalian cuma becermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta yg kini tertinggi dibanding provinsi lain.

Meminjam pendapat beberapa guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Boediono dan Pratikno, kemakmuran memiliki korelasi pada tingkat demokrasi sehingga seharusnya isu agama tak secara segera mempengaruhi pilihan politik.

Namun, seperti pendapat keduanya, dalam praktik demokrasi Indonesia ketika ini masih terdapat dilema bagaimana good governance dapat memadukan rasionalisme dan populisme dengan tetap merawat kesadaran berbangsa dan nation building. Di sini, peran undecided voters sangat vital.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Berikan Komentarmu Disini!!