Hukum, Hukuman Dan Perlindungan HAM

Oleh: Denny Indrayana

Ruang publik kalian sedang ramai memperdebatkan soal dugaan tindak pidana penodaan agama dan makar.

Muncul pertanyaan kenapa lama memutuskan tersangka? Kenapa tak ada penahanan di masalah penodaan agama? Padahal dalam masalah makar, ada tersangka yg ditahan? Mengapa demikian?

Catatan kamisan kali ini coba menjawabnya. Saya tak mulai membahas detail kedua macam masalah pidana tersebut, tapi ingin berbagi hal lebih mendasar terkait konsep hukum, hukuman hingga perlindungan hak asasi manusia (HAM), sebagaimana judul catatan pekan ini.

Karena, konsep kehati-hatian penghukuman dan perlindungan HAM itulah yg menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tarik-menarik antara penerapan hukum pidana di sesuatu sisi dan perlindungan HAM di sisi yg yang lain itulah yg selalu menghangatkan perjalanan suatu perkara pidana dalam praktiknya.

Hukum adalah aturan hidup akan level diri sendiri, keluarga, masyarakat, bernegara hingga dalam relasi dunia antar bangsa.

Salah sesuatu ciri penting hukum, yg membedakannya dengan norma moral dan sopan santun adalah adanya hukuman alias sanksi yg mampu dijatuhkan kepada pelanggar hukum.

Dalam pelanggaran moral dan sopan santun, sanksinya tak konkrit. Tidak demikian halnya dengan pelanggaran hukum yg macam sanksinya beragam, dari hukuman administratif, perdata hingga pemidanaan.

Sanksi pidana bisa berupa kurungan badan (penjara), denda, pencabutan hak bernegara dan kerja sosial. Hukuman paling berat—dan karenanya paling kontroversial—adalah hukuman mati.

Karena hukumannya yg berat, hingga hukuman mati demikian, maka sanksi pidana sifatnya adalah ultimum remedium. Artinya pemidanaan sebaiknya cuma diterapkan bagi mengembalikan neraca keadilan dan ketertiban masyarakat seandainya (dan cuma jika) hukuman administratif atau perdata telah tak lagi memadai sebagai sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Sanksi pidana adalah jalan terakhir, dan cuma dikeluarkan sebagai senjata pamungkas.

Mengapa demikian? Salah satunya karena proses hukum acara pidananya dan ujung penghukumannya berpotensi bertentangan dengan perlindungan HAM.

Dalam hal masalah pidana, seorang terdakwa mulai berhadapan dengan negara sebagai penuntut, yg diwakili oleh Jaksa. Sebelumnya, dalam proses penyelidikan hingga penyidikan tersangka kemungkinan mulai ditangkap, digeledah dan ditahan.

Semua upaya paksa itu dalam keadaan normal menabrak hak asasi warga negara bagi mendapatkan hidup tenang, memiliki privasi dan bergerak bebas. Semuanya terbatasi dan “dilanggar” karena upaya hukum pidana yg sifatnya memaksa.

Oleh karena itulah, agar seorang warga negara mampu memberikan pembelaan yg memadai di hadapan proses hukum, dia wajib didampingi oleh advokat, yg seandainya dia sendiri tak mampu memenuhinya—misalnya karena alasan kemampuan ekonomi—maka negara wajib menyediakannya.

Kewajiban demikian diatur dalam pasal 56 KUHAP, yg mengharuskan negara menunjuk pembela buat terdakwa dengan ancaman penjara lebih dari lima tahun.

Tidak cuma itu, dalam Rancangan KUHAP yg sedang dibahas di DPR, kewenangan memaksa aparat penegak hukum itu akan dibatasi dengan kehadiran hakim komisaris, yg harus dimintakan persetujuan dan mampu menolak pelaksanaan kewenangan memaksa aparat penegak hukum.

Karena sifat hukumannya yg melanggar HAM itu pula, maka suatu proses penegakan hukum pidana dipagari dengan berbagai asas hukum. Satu yg kadang disebut adalah “presumption of innocence”, alias asas praduga tak bersalah. Yang maknanya, sebelum ada keputusan yg betul-betul final dan mengikat (final and binding atau inckracht van gewijsde), maka seseorang tak mampu dinyatakan bersalah.

Karena itu, dalam konteks pemilihan kepala daerah, undang-undang kami mengatur, seorang tersangka yg terpilih tetap dilantik menjadi Gubernur; seandainya statusnya terdakwa, maka kepala daerah terpilih tetap dilantik, meski segera diberhentikan sementara.

Hanya seandainya statusnya adalah terpidana yg berkekuatan hukum tetap, maka kepala daerah terpilih, dilantik demi buat segera diberhentikan tetap.

Mengapa tetap dilantik? Jawabannya agar bisa diberhentikan, dan agar wakil kepala daerah yg ikut dilantik bisa kemudian naik posisi menjadi kepala daerah pengganti.

Tentang, asas praduga tak bersalah ini, sebagaimana asas hukum pada umumnya, tetap ada pengecualiannya.

Bagi aparat penyidik dan penuntut umum, mereka harus mempunyai keyakinan bahwa sangkaan, dakwaan dan tuntutan yg mereka siapkan betul-betul menjerat tersangka atau terdakwa yg benar-benar bersalah. Maka penyidik dan penunut umum bekerja dengan asas praduga bersalah (presumption of guilty).

Keyakinan itu harus bulat, utuh tak boleh ada keraguan sedikitpun. Karena itu bagi memutuskan seseorang sebagai tersangka dikenal persyaratan paling sedikit adanya beberapa alat bukti.

Bahkan ada prinsip hukum unus testis nullus testis, atau one witness is no witness. Yang artinya kesaksian sesuatu orang saja, tanpa ada bukti pendukung lainnya, tak mampu dijadikan alat bukti.

Masih dalam hal keyakinan pembuktian itu pula, asas hukum pidana mengenal asas, beyond reasonable doubt. Yaitu standar pembuktian tertinggi dalam memutus seorang terdakwa betul-betul bersalah.

Standar demikian mensyaratkan harus ada keyakinan tanpa keraguan bahwa terdakwa memang bersalah melakukan kejahatan. Dalam hal ada keraguan sedikit saja, maka berlaku asas hukum in dubio pro reo, merupakan hakim yg ragu-ragu harus memberi keputusan yg menguntungkan terdakwa.

Ada pepatah Indonesia buat asas hukum ini, “Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah, daripada menghukum sesuatu orang yg tak bersalah”.

Karena itu hakim tak boleh mengambil keputusan cuma berdasarkan asumsi. Dalam hal ini berlaku asas hukum probatio vincit praesumptionem yg artinya bukti hukum posisinya mengalahkan asumsi.

Lebih jauh, hakim tak boleh mengambil keputusan sebelum betul-betul mendengarkan berbagai pertimbangan serta melihat bukti-bukti yg dihadirkan atau dikenal dengan asas prius quam exaudias ne iudice, sebelum mendengar sidang, dilarang memutuskan.

Hanya dalam keadaan luar biasa, dimana terdakwa tak dapat dihadirkan karena melarikan diri, misalnya, maka persidangan in absentia tetap bisa dijalankan—itupun masih ada negara yg tak mengakui sistem persidangan tanpa kehadiran terdakwa demikian.

Semua prinsip keyakinan dan kehati-hatian hukum di atas hadir dalam proses pidana, karena pemahaman dan kekhawatiran bahwa sanksi pidana mulai membatasi, mengurangi bahkan “melanggar” HAM seseorang yg dinyatakan bersalah.

Dalam konteks inilah derajat putusan hakim, yg menerapkan aturan pidana, sama dengan undang-undang. Karena, hak asasi manusia cuma bisa dibatasi oleh aturan hukum sederajat undang-undang, yg dikeluarkan melalui proses legislasi di parlemen, yg juga melibatkan cabang kekuasaan eksekutif.

Dalam UUD 1945, pembatasan HAM yg cuma dimungkinkan oleh undang-undang itu diatur dalam Pasal 28J.

Namun, pembatasan itupun tak berlaku dan dikecualikan buat hak-hak dasar yg tak mampu disimpangi dalam kondisi apapun (non-derogable rights), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28i UUD 1945, yaitu: hak bagi hidup, hak buat tak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak bagi tak diperbudak, hak bagi diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak buat tak dituntut atas dasar hukum yg berlaku surut.

Kembali ke masalah dugaan tindak pidana penodaan agama dan makar. Tantangannya adalah buat membuktikan dan meyakinkan tanpa keraguan bahwa yg terjadi adalah betul-betul tindak pidana, dan bukanlah bentuk perbedaan pendapat—atau bahkan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, yg tak mampu disimpangsi dalam kondisi apapun, dan karenanya adalah HAM yg tak bisa dijatuhkan sanksi pidana.

Saya serahkan kepada ahli pidana dan majelis hakim bagi memutuskannya dengan ekstra hati-hati.

Sebagai catatan penutup, sekali lagi karena prinsip kehati-hatian dan keyakinan, maka suatu masalah pidana tak harus terus berujung dengan putusan palu hakim di persidangan.

Jika dalam proses berjalan, sebelum putusan persidangan, timbul keraguan atau kurangnya kualitas pembuktian, maka demi alasan hukum, suatu perkara pidana mampu dihentikan pada ketika penyidikan (SP3), penuntutan (Surat Ketetapan Penghentian Penunturan), ataupun dengan alasan kepentingan umum, melalui deponeering yg dikeluarkan Jaksa Agung.

Mekanisme demikian adalah instrumen hukum yg disediakan, buat menjamin cuma pelaku kejahatan yg benar-benar bersalah saja yg dijatuhkan hukuman, yg dibatasi, dikurangi bahkan “dilanggar” jaminan perlindungan hak asasi manusianya.

Keep on fighting for the better Indonesia.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Berikan Komentarmu Disini!!