Ini Pertimbangan Hakim Jatuhkan Vonis Bebas Untuk La Nyalla

JAKARTA, KOMPAS.com – Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis bebas terdakwa perkara korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur periode 2011-2014, La Nyalla Mattalitti.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan La Nyalla dianggap tak terlibat dalam perkara dana hibah tersebut.

Pihak yg bertanggung jawab dalam perkara ini adalah Wakil Ketua Kadin bidang Energi dan Sumber Daya, Nelson Sembiring dan Wakil Ketua Kadin Jatim bidang Pengembangan Jaringan Usaha antar Provinsi, Diar Kusuma Putra.

Majelis hakim menilai, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperlihatkan adanya penyelewengan dana hibah.

Adapun kerugian negara atas penyelewengan itu mencapai Rp 26 miliar.

Rinciannya, penyelewengan senilai Rp 17,1 miliar dikerjakan oleh Nelson sedangkan Diar menyelewengkan dana tersebut senilai Rp 9 miliar.

Hakim menilai, terkait dana hibah tersebut, La Nyalla sebelumnya memang sudah mendelegasikan atau menyerahkan tanggung jawab penggunaannya kepada Diar dan Nelson.

Hal ini diperkuat adanya bukti surat perjanjian antara Gubernur Jatim dengan La Nyalla selaku Ketua Kadin Jatim pada Oktober 2011 yg menyebutkan bahwa pelaksanaan kerja sama dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsi yg berada di bawah Diar dan Nelson.

Kasus yg melibatkan Diar dan Nelson ini pun sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Keduanya dinyatakan bersalah.

Dalam putusan PN Surabaya tak disebutkan keterlibatan La Nyalla. Sehingga, La Nyalla tak mampu dimintai pertanggungjawaban.

“Mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum yg dituangkan dalam dakwaan Diar terkait pertanggungjawaban dana hibah yg sudah didakwakan bersama dengan Nelson, sudah melakukan perbuatan yg berdiri sendiri,” ujar hakim Sigit Herman Binaji, dalam sidang yg digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/12/2016).

Oleh karena itu, majelis tak mampu meminta pertanggungjawaban masalah ini buat keduakalinya, yakni terhadap La Nyalla.

Kemudian, terkait dakwaan jaksa penuntut umum yg menyatakan La Nyalla sudah menyelewengkan dana hibah Rp 5,3 miliar bagi membeli saham perdana Bank Jatim, majelis menilai, La Nyalla sudah mengembalikannya kepada Diar pada 2012, meski tak disertai kuitansi dan cuma melalui bukti catatan kecil.

Selanjutnya, mengenai surat kuitansi pengembalian sebanyak lima lembar yg dibuat pada 2015 dengan materai buatan tahun 2014, majelis hakim menilai hal itu cuma masalah administrasi.

Diar dan Nelson saat menjadi saksi juga menyebut bahwa uang tersebut telah dikembalikan oleh La Nyalla.

Dengan pengembalian uang tersebut, maka menurut majelis, keuntungan senilai Rp 1,1 miliar atas penjualan saham Bank Jatim yaitu perolehan yg sah.

Oleh karena itu, BPKP juga tak mengaudit uang tersebut. “Majelis berkeyakinan uang Rp 5,3 miliar itu sudah benar-benar dikembalikan ke Kadin Jatim,” ujarnya.

Namun demikian, sidang putusan ini juga disertai pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Hakim ad hoc Sigit Herman dan Anwar menilai La Nyalla terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi.

Keduanya menilai, adanya masalah ini menjelaskan bahwa penggunaan dana hibah tak sesuai ketentuan yg tertuang dalam proposal. Dana hibah digunakan buat membeli saham dan membiayai Persebaya.

Keikutsertaan La Nyalla menandatangani setiap cek membuktikan La Nyalla ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan dana hibah tersebut.

Kemudian, putusan PN Surabaya terhadap Nelson dan Diar membuktikan kelalaian yg dikerjakan La Nyalla mengontrol pengelolaan dana hibah.

Selain itu, keuntungan penjualan saham sedianya dikembalikan karena pembeliannya pun bersumber dari uang negara.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Berikan Komentarmu Disini!!