Ini Tanggapan MUI Dan Polri Soal Penggunaan Atribut Keagamaan

JAKARTA, KOMPAS.com – Sosialisasi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai larangan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim buat umat Muslim mulai dikerjakan MUI di daerah bersama pemerintah dan kepolisian.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin dalam meeting bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, di rumah dinas Kapolri, Jakarta Selatan, Selasa (20/12/2016).

“Melalui rapat ini, maka edukasi dan sosialisasi ke masyarakat mulai dikerjakan secara bersama dengan pemerintah daerah dan aparat terkait,” ujar Ma’ruf, Selasa.

Ia mengatakan, fatwa yg dikeluarkan MUI ini sifatnya tuntunan untuk umat Muslim.

“Bagi mereka yg memang memakai tanpa terpaksa itu adalah tanggung jawab pribadinya. Dalam bahasa agamanya, dia tanggung dosanya sendiri,” kata dia.

Sementara itu, Tito menambahkan, hal ini juga menjadi imbauan agar pihak perusahaan tak memaksakan karyawannya yg beragama Islam bagi mengenakan atribut di luar agama Islam.

“Pengusaha jangan memaksa karyawan Muslim pakai atribut dulu kalau tak melakukan dipecat, itu tak boleh,” kata Tito.

Maka dari itu, Tito meminta, seandainya ada pemilik atau atasan dari perusahaan yg memaksakan kehendaknya terkait atribut keagamaan mampu langsung melaporkan kepada polisi.

Sebab, tindakan pemaksaan itu mampu dijerat pasal mengenai perbuatan tak menyenangkan.

Kemudian yg perlu jadi perhatian jangan sampai ada pemilik toko memaksa karyawan yg Muslim bagi pakai atribut Natal dengan ancaman dipecat.

“Pemaksaan itu di KUHP pun ada pasal 335 ayat 2,” kata Tito.

Tito juga meminta segala warga yg beragama Muslim memahami fatwa MUI secara baik.

Kemudian buat warga non-Muslim tak perlu merasa khawatir melaksanakan hari raya, karena hak melaksanakan ibadah dan kepercayaan masing masing itu dilindungi.

Kompas TV Kapolda Ingatkan Ormas Tak Lakukan “Sweeping”

Sumber: http://nasional.kompas.com

Berikan Komentarmu Disini!!