Jokowi: Orang Banyak Yang Lupa Beda Kritik Dan Makar

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura di Kantor DPP Partai Hanura, Rabu (21/12/2016) malam.

Dalam kesempatan ini, Jokowi meminta Hanura buat selalu menjadi mitra strategis buat pemerintah. Sebab, bangsa Indonesia butuh banyak energi, termasuk dari Partai Hanura, buat mengatasi berbagai persoalan.

“Jangan sampai energi kami habis buat hal yg tak produktif seperti yg terjadi pada akhir-akhir ini,” kata Jokowi.

Jokowi dahulu menyinggung mengenai adanya masyarakat yg ketika ini kerap menghina dan menjelekkan pemerintahan.

Presiden mengaku terbuka dengan kritik yg membangun, tapi bukan hinaan, apalagi upaya buat menjatuhkan pemerintahan yg sah.

“Orang banyak yg lupa bedanya kritik dan menghina. Orang tidak dapat memilah mana kritik mana menghasut, mana kritik mana ujaran kebencian, mana kritik, mana makar,” ucap Jokowi.

“Kritik dan makar itu telah berbeda sekali,” kata dia.

Jokowi mengatakan, pihak yg selama ini menghina pemerintah beralasan berlindung di balik era demokrasi. Padahal, Jokowi mengaku tak persoalan menerima kritik selama disampaikan dengan proporsional.

“Mau demo tiap hari juga boleh. Tetapi, kalau makar, tahu sendiri,” ucap Jokowi disambut tepuk tangan ribuan kader Hanura yg hadir.

(Baca juga: Polisi Kantongi Nama-nama yg Diduga Jadi Penyandang Dana Pemufakatan Makar)

Sebelumnya, sebanyak 11 orang yg ditangkap pada 2 Desember 2016 dulu dan tujuh di antaranya disangka mulai melakukan upaya makar.

Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri. Mereka dijerat dengan Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dua lainnya, merupakan Jamran dan Rizal Khobar, diduga menyebarluaskan ujaran kebencian terkait isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Keduanya disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 55 ayat 2 KUHP.

Lalu, Sri Bintang Pamungkas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penghasutan masyarakat melalui media sosial. Sri Bintang disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 107 jo Pasal 110 KUHP.

Sementara itu, musikus Ahmad Dhani dalam penangkapan itu ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo. Dhani dijerat dengan pasal penghinaan terhadap penguasa, yakni Pasal 207 KUHP.

(Baca juga: Kapolri Ungkap Alasan Penangkapan 11 Orang Tersangka Dugaan Makar Jelang Doa Bersama)

Kompas TV Ahmad Dhani Diperiksa sebagai Saksi Sri Bintang

Sumber: http://nasional.kompas.com

Berikan Komentarmu Disini!!