Jokowi Setuju Kursi Pimpinan DPR Dan MPR Ditambah Untuk PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo setuju dengan langkah Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-undang Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD (MD3).

Revisi itu bagi mengakomodasi penambahan sesuatu kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR buat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Sikap Jokowi ini diketahui setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, serta Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan mengadakan pertemuan konsultasi dengan Jokowi di Istana pada Jumat (16/12/2016) siang ini.

Fahri Hamzah mengakui, meeting itu salah satunya memang membahas mengenai revisi UU MD3.

(Baca: Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas 2017)

Kepada Presiden, Fahri menjelaskan bahwa segala fraksi Dewan Perwakilan Rakyat telah bersepakat bagi merevisi UU MD3 ini selama masa reses.

Namun pengesahannya sebagai UU tetap diambil pada pertemuan paripurna pembukaan masa sidang III 2016-2017 pada 10 Januari mendatang.

“Dan presiden tentu memahami maksud ini,” kata Fahri Hamzah usai meeting dengan Jokowi.

Fahri menambahkan, dalam pembahasan di beranda Istana tadi, Jokowi cuma memastikan apakah semua fraksi yg ada di Dewan Perwakilan Rakyat telah setuju dengan revisi ini.

Para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pun memastikan segala fraksi telah setuju. Pada meeting paripurna penutupan masa sidang, Kamis kemarin, seluruh fraksi sepakat UU MD3 masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2017.

“Di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat pada dasarnya ini tak ada masalah, tinggal Presiden harus mengirimkan surat presiden yg mengutus pejabat setingkat menteri bagi melakukan pembahasan bersama DPR,” ucap Fahri.

(Baca: Fahri Hamzah: Revisi UU MD3 Harus Libatkan Pemerintah)

PDI-P meminta jatah kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR karena merasa berhak mendapatkannya sebagai partai pemenang pemilu dan pemilik kursi terbanyak di DPR.

Di akhir periode Dewan Perwakilan Rakyat 2009-2014 lalu, terjadi perubahan terhadap UU MD3 yg mengubah metode pemilihan pimpinan menjadi sistem paket.

Oleh karena itu, PDI-P sebagai partai pemenang pemilu 2014 tak otomatis mendapat posisi Ketua DPR.

Kompas TV Ketua MPR Setuju Revisi UU “Tambah Kursi Pimpinan”

Kompas TV PAN Dukung PDI-P Dapat Kursi Pimpinan DPR

 

Sumber: http://nasional.kompas.com

Berikan Komentarmu Disini!!