Kapolri Minta Warga Melapor Jika Ada Pemaksaan Penggunaan Atribut Keagamaan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta warga Muslim melapor kepada polisi seandainya mendapatkan tekanan, paksaan, atau ancaman pemecatan oleh pemilik perusahaan atau atasannya karena menolak mengenakan atribut Natal.

“Ya kalau jika enggak ada laporan, otomatis kalian tak tahu. Tapi kalau ada laporan, kalau kita tahu ada pemaksaan, ancaman pemecatan dan lain-lain, silakan laporkan dengan dasar pasal 335 ayat 2 KUHP,” ujar Tito, dalam meeting bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin, di Rumah Dinas Kapolri, Jakarta Selatan, Selasa (20/12/2016).

Ia menjelaskan, berdasarkan  pemilik perusahaan atau atasan dari karyawan tersebut dapat dijerat pidana atas perbuatan tak menyenangkan.

“Dasarnya (penjeratnya) bukan fatwa MUI, karena fatwa MUI bukan hukum positif,” kata Tito.

Tito mempersilakan, semua warga Muslim buat memahami fatwa MUI dengan baik.

(Baca: Ini Tanggapan MUI dan Polri soal Penggunaan Atribut Keagamaan)

Sementara, buat warga non muslim tak perlu merasa khawatir bagi menjalankan ibadah dan merayakan hari besar agamanya, karena hak melaksanakan ibadah dan kepercayaan masing masing itu dilindungi oleh negara.

“Bagi warga non muslim tak perlu khawatir melaksanakan hari raya, karena memiliki hak melaksanakan ibadah dan kepercayaan masing masing,” kata Tito.

Sementara, Ketua MUI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa fatwa MUI mengikat bagi kalangan umat Islam.

“Bagi mereka yg memang memakai (atribut agama lain) tanpa terpaksa itu adalah tanggung jawab pribadinya. Dalam bahasa agamanya dia tanggung dosanya sendiri,” kata Ma’ruf.

(Baca: Menteri Agama: Fatwa MUI Tidak Mengikat)

Ia juga meminta agar polisi ikut mengawasi hal ini dan menindak tegas seandainya ada pemaksaan terhadap para karyawan yg beragama Islam.

“Meminta pemerintah supaya tak terjadinya pemaksaan itu,” kata dia.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Berikan Komentarmu Disini!!