Mendagri Kembali Tegaskan ASN Harus Netral Di Pilkada 2017

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2017.

ASN, menurut Tjahjo, rentan memberi dukungan kepada salah sesuatu pasangan calon. Termasuk kepada pasangan petahana.

“Apapun pejabat, Plt (Pelaksana tugas) termasuk ASN harus netral. Yang berikan dukungan telah pasti kena sanksi,” ujar Tjahjo di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/12/2016).

Beberapa ASN kedapatan memberikan dukungan kepada salah sesuatu pasangan calon. Di antaranya terjadi di Aceh.

(Baca:┬áKetika PNS DKI Merasa Serba Salah karena Diminta Netral…)

Sebanyak tujuh orang ASN dari Dinas Kesehatan Aceh Timur dinyatakan mendukung aktif salah seorang pasangan calon bupati kabupaten itu.

Sementara di Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 23 orang pegawai dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terbukti aktif mendukung salah seorang pasangan calon bupati di daerah itu.

Tujuh orang ASN di Aceh Timur sudah mendapatkan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama setahun. Sedangkan ASN di Aceh Jaya belum mendapatkan sanksi.

Tjahjo berharap, para ASN di 101 sesuatu daerah mampu menolong pemerintah dalam menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada pada 15 Februari 2017.

Pasalnya, dari catatan Kemendagri, sebanyal 80 persen masyarakat di 101 daerah acuh terhadap Pilkada. “Gerakkan masyarakat pemilih bagi mau tiba ke TPS (tempat pemungutan suara), pilih siapa yg sesuai dengan hati nurani,” ujar Tjahjo.

(Baca: Kapuspen: TNI Netral di Pilkada, Itu Perintah Undang-undang)

Sementara itu, Tim Monitoring Pilkada Serentak 2017 Hariyadi mengatakan, di dua daerah aparatur sipil negara (ASN) terbelah dalam menyatakan dukungan kepada calon kepala daerah.

Meski tak mencuat ke publik, terpecahnya ASN dapat dirasakan. Haryadi mengatakan, bahkan ada ASN yg berani memperlihatkan dukungannya secara terbuka.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Berikan Komentarmu Disini!!