Pemerintah Diminta Tentukan Sikap Soal Rencana Pembelian Heli AW 101

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengingatkan pemerintah agar tak membeli Helikopter AgustaWestland 101 dari pihak luar.

Hasanuddin bahkan mengatakan, saran tersebut telah disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat kepada pemerintah sejak jauh hari.

“Dari Dewan Perwakilan Rakyat telah sampaikan supaya tak membeli karena urgensi tak ada dan itu melangar undang-undang industri pertahanan,” kata Hasanuddin ketika dihubungi, Selasa (27/12/2016).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan pasal 43 ayat 5, pembelian alat pertahanan dari luar negeri baru memenuhi syarat bila industri pertahanan dalam negeri tidak dapat menyediakan.

Padahal, buat spesifikasi yg menyerupai, TNI sebelumnya memakai kebutuhan angkutan pasukan tempur dengan helikopter EC 725 Super Puma Mark 2 yg diproduksi di dalam negeri.

Karena itu, politisi PDI-P itu meminta pemerintah mengambil sikap terhadap rencana pembelian helikopter AgustaWestland 101.

“Sekarang keputusan ada di pemerintah. Semua elemen pemerintahan akan dari Presiden, Menhan (Menteri Pertahanan), dan Panglima TNI juga sudah menolak rencana pembelian helikopter itu, makanya pemerintah-lah yg harus ambil sikap,” ujar Hasanuddin.

TNI AU sebelumnya diberitakan tetap membeli helikopter AgustaWestland 101 (AW 101), meskipun pernah mendapat penolakan Presiden Joko Widodo pada Desember 2015 silam.

Menurut Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna, pembelian helikopter tetap dikerjakan karena sesuai kebutuhan, dan bukan buat VVIP yg sebelumnya sudah ditolak Presiden.

“Yang ditolak itu buat VVIP. Ini buat pasukan dan SAR tempur, sesuai kajian TNI AU,” kata Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal Agus Supriatna, Senin (26/12), di Jakarta, dikutip dari Kompas yg terbit hari ini, Selasa (27/12/2016).

(Baca: TNI AU Tetap Beli Heli AgustaWestland 101)

Presiden Jokowi sebelumnya menolak pembelian heli angkut VVIP AW 101 buatan Inggris dan Italia seharga 55 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 761,2 miliar per unit itu karena dinilai terlalu mahal dan tidak sesuai keadaan keuangan negara.

(Baca: Jokowi Batalkan Rencana Pembelian Helikopter VVIP)

TNI AU kemudian mengajukan pembelian sesuatu heli AW 101 melalui surat kepada Kementerian Pertahanan pada 29 Juli 2016 bagi kebutuhan angkut militer.

(Baca: Sempat Ditolak Jokowi, TNI AU Kembali Berencana Beli Heli AW101)

Namun, rencana pembelian itu mendapat penolakan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan alasan melanggar Undang-Undang Industri Pertahanan.

Menurut Ketua Bidang Perencanaan Tim KKIP Muhammad Said Didu, proses pembelian heli AW 101 melanggar Pasal 43 yg menyebutkan bahwa pengguna, dalam hal ini TNI AU, wajib memakai produksi industri pertahanan dalam negeri apabila suatu alat pertahanan-keamanan sudah diproduksi di Indonesia.

Jika industri pertahanan dalam negeri tak dapat memenuhi, TNI AU mampu mengusulkan ke KKIP bagi memakai produk luar negeri dengan mekanisme antarpemerintah (G to G) atau pemerintah dengan pabrik.

“Informasi yg kita dapatkan, pembelian AW 101 dikerjakan lewat agen. Ini saja telah melanggar,” kata Said, dikutip dari Harian Kompas.

Kompas TV Jokowi Segera Miliki Helikopter Buatan Inggris Dan Italia

Sumber: http://nasional.kompas.com

Berikan Komentarmu Disini!!