Pimpinan MPR Desak Jokowi Evaluasi Aturan Bebas Visa

Kebijakan bebas visa pemerintah ketika ini jadi sorotan. Aturan itu dianggap kadang disalahgunakan warga asing ke Indonesia. Alih-alih izin visa cuma digunakan buat berwisata, tetapi tidak sedikit warga asing ilegal yg memakainya buat bekerja dan menetap di Tanah Air.

Dapatkan diskon Rp 300,000 bagi tiket libur Natal & Tahun baru-muKetua MPR Zulkifli Hasan meminta agar pemerintahan Jokowi-JK mengevaluasi kebijakan bebas visa itu. Menurutnya, bebas visa tak serta merta menjamin kenaikan kuantitas wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.

“Saya rasa naiknya kuantitas kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia bukan karena bebas visa. Kenaikan kuantitas wisman ke Indonesia adalah adanya rasa aman dan nyaman. Jika rasa aman terjamin, rasa nyaman terjamin dan fasilitas terjamin maka mulai menaikan kuantitas wisatawan mancanegara di Indonesia,” kata Zulkifli melalui pesan tertulis, Senin (26/12).

Senada dengan Zulkifli, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid menekankan kebijakan bebas visa harus melihat asas resiprokal yakni timbali balik, kesetaraan dan rasa keadilan.

“Jika resiprokal tak ada ya kebijakan itu mulai banyak mudharatnya daripada manfaatnya lebih baik dievaluasi,” tegas dia.

Presiden Joko Widodo menegaskan tenaga kerja asing yg diketahui bekerja di Indonesia secara ilegal mulai ditindak. Jokowi memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Petugas Imigrasi bagi menindaknya.

Hal ini sekaligus menjawab tudingan seandainya kebijakan bebas visa dimanfaatkan oleh tenaga kerja asing bekerja secara ilegal di tanah air.

“Itu bagi turis, (Bebas Visa) itu bagi turis. kalau ada yg ilegal ya tugasnya Imigrasi, tugasnya Kemenaker bagi menindak,” kata Jokowi usai menghadiri Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12).

Jokowi menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa selalu dilakukan. Evaluasi tersebut, kata dia, bertujuan buat pemerintah buat melihat negara mana yg layak diberikan bebas visa atau negara mana yg justru memanfaatkan kebijakan bebas visa bagi melakukan hal-hal yg tidak bermanfaat.

“Namanya telah dibuka pasti dievaluasi, mana yg membahayakan mana yg produktif, mana yg harus ditutup atau mana yg harus diberikan yg baru bebas visanya. Semua negara seperti itu,” katanya.
Sumber: http://www.merdeka.com

Berikan Komentarmu Disini!!