RI Menang Gugatan Arbitrase Lawan Perusahaan Tambang Inggris Dan Australia

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia memenangkan gugatan arbitrase internasional di Majelis Tribunal International Centre for Settlement of Investmen Dispute (ICSID), Selasa (6/12/2016).

Pemerintah memenangkan gugatan senilai 1,31 miliar Dollar AS atau setara Rp 17 triliun yg dilayangkan beberapa perusahaan tambang yang berasal Inggris, Churcill Mining Plc dan perusahaan tambang yang berasal Australia, Planet Mining Pty Ltd.

Dalam putusannya, Majelis Tribunal ICSID menolak seluruh gugatan yg dilayangkan Churcill dan Planet terhadap pemerintah Indonesia.

Penolakan itu lantaran 34 dokumen punya kedua perusahaan tambang itu dipastikan palsu atau dipalsukan guna memperoleh perizinan pertambangan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengaku senang dengan adanya putusan Majelis Tribunal ICSID.

Yasonna mengatakan, ini yaitu kemenangan pertama Indonesia dalam gugatan arbitrase internasional, di mana Indonesia juga mendapatkan dana kompensasi.

“Atas kerja keras, 6 Desember kami memenangkan gugatan ini. Ini pertama kalinya kami memenangkan sidang arbitrase dan mendapat dana kompensasi,” ujar Yasonna di Kantor Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Yasonna menuturkan, Indonesia menerima dana kompensasi sebesar 8,6 juta Dollar AS atau sebesar 75 persen dari total keseluruhan biaya yg sudah dikeluarkan pemerintah sebagai.

Di samping itu, para penggugat juga dibebankan mengganti sejumlah biaya yg dikeluarkan Pemerintah Indonesia buat biaya administrasi sebesar 800.000 Dollar AS.

“Ini barangkali sesuatu prestasi. Ini kami memenangkan dan kami bisa kompensasi dari penggugat,” tutur Yasonna.

Menurut Yasonna, putusan ini mulai menjadi sinyal kuat buat para investor agar beritikad baik dalam menanamkan sahamnya di Indonesia.

Perusahaan asing tidak mampu lagi memanfaatkan kelemahan hukum yg ada di Indonesia bagi mencari keuntungan.

Sebab, pemerintah ketika ini serius menjaga iklim investasi yg sehat di Indonesia. “Ini barangkali mulai membuat sesuatu sinyal kepada dunia internasional, investor asing supaya masuk ke indonesia dengan itikad baik. Menghargai investasi di Indonesia,” ujar Yasonna.

Sebelumnya, Churcill dan Planet mendaftarkan gugatannya ke ICSID pada tanggal 22 Juni 2012 dan 26 Desember 2012 berdasarkan perjanjian investasi bilateral Indonesia-Inggris dan Indonesia-Australia.

Keduanya menggugat pemerintah Indonesia dengan dasar serangkaian tindakan yg berujung pada ekspropriasi tak segera dan perlakuan tak adil dan seimbang.

Mereka merasa investasinya di Indonesia dirugikan karena empat Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan (KP/IUP) Eksploitasi keduanya dicabut oleh Bupati Kutai Timur pada 4 Mei 2010.

Empat IUP itu dicabut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur karena terindikasi palsu berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2006-2008.

Selain itu, empat konsesi tersebut yaitu hutan produksi sehingga harus ada izin dari Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan ternyata tak pernah mengeluarkan izin.

Sebagai informasi, Churchill Mining Plc akan mengeksplorasi batu bara sejak 2008. Perusahaan ini masuk ke Kalimantan, mengakuisisi 75 persen perusahaan lokal bernama Ridlatama Group.

Diperkirakan ada cadangan batu bara sebesar 2,73 miliar ton. Dengan cadangan ini potensi penghasilan 700 juta Dollar AS sampai 1 miliar Dollar AS per tahun dalam 20 tahun.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Berikan Komentarmu Disini!!