Sanusi Dituntut 10 Tahun Penjara

Jakarta (ANTARA News) – Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider empat bulan karena dinilai terbukti menerima suap Rp2 miliar dari Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Jaksa penuntut umum KPK Ronald F Worotikan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa, juga menyatakan, terdakwa sudah melakukan pencucian uang sebesar Rp45,28 miliar.

Jakwa penuntut umum dalam kasus ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi yg mengadili masalah ini menetapkan terdakwa Mohamad Sanusi sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan,” katanya.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama kesatu, merupakan pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa juga menuntut adanya pencabutan hak politik buat Sanusi selama 5 tahun setelah menjalani hukuman.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” kata Ronald.

Alasannya karena kedudukan Sanusi pada ketika melakukan tindak pidana koruspi adalah sebagai anggota DPRD provinsi DKI Jakarta yg dipilih segera oleh warga Jakarta sehingga masyarakat memiliki harapan besar agar Sanusi secara politis mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihannya tersebut.

“Perbuatan terdakwa telah barang tentu mencederai kepercayaan publik yg diberikan kepadanya dan pada ketika yg bersamaan semakin memperbesar public distrust kepada lembaga legislatif, merupakan DPRD DKI Jakarta,” katanya.

“Untuk menghindari lembaga DPRD dari kemungkinan dijabat oleh orang yg pernah dijatuhi hukum akibat melakukan tidan pidana korupi maka terhadap terdakwa mampu dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dalam hal ini pencabutan hak buat dipilih dalam jabatan publik,” kata jaksa Mungki Hadipraktikto.

Dalam dakwaan pertama, Sanusi dinilai terbukti menerima Rp2 miliar dari mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja melalui asisten Ariesman Trinanda Prihantoro agar Sanusi mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta (RTRKSP) serta mengakomodasi pasal-pasal sesuai keinginan Ariesman Widjaja.

Uang itu diberikan pada 28 dan 31 Maret 2016. Sebelum menerima uang itu Sanusi melakukan dua meeting dengan pengusaha reklamasi yang lain buat membicarakan RTRKSP.

“Pertemuan pertama dikerjakan di rumah Sugianto Kusuma yg dihadiri oleh anggota DPRD DKI Jakarta merupakan Mohamad Taufik, Mohamad Sanusi, Prasetyo Edy Marsudi, Mohamad Sangaji, Selamat Nurdin serta Ariesman Widjaja. Dalam rapat itu Ariesman menanyakan bagiamana proses pembahasan RTRKSP dimana terdkawa menjelaskan waktu dan proses pembahasan,” kata Ronald.

Keberatan

Pertemuan selanjutnya dikerjakan di kantor PT Agung Sedayu Grup lantai 4, Glodok yg dihadiri Sanusi Sugianto Kusuma alias Aguan, Richard Halim Kusuma dan Ariesman WIdjaja. Dalam meeting itu kembali dibicarakan proses pembahasan RTRKSP dengan Ariesman menyampaikan keberatan mengenai pasal yg memuat tambahan kontribusi sebesar 15 persen dari nilai NJOP total lahan yg mampu dijual.

Pada 3 Maret 2016 di Avenur Kemang Village Jakarta Selatan, terdakwa bertemu dengan Ariesman Widjaja. Dalam meeting tersebut Ariesman kembali menyatakan bahwa kontribusi tambahan sebesar 15 persen terlalu berat meskipun mulai ditaruh di peraturan gubernur tetapi kalau tak diatur dalam Peraturan Daerah maka kontribusi tambahan itu mulai lebih besar lagi dan mengusulkan tambahan kontribusi dikonversi dari kontribusi sebesar 5 persen.

Selanjutnya Ariesman menawarkan buat memberikan uang Rp2,5 miliar kepada Sanusi yg juga anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra.

“Mengenai rapat di Kemang Village itu terdakwa mengaku berbohong kepada Mohamad Taufik tetapi menurut penilaian penuntut umum hal itu tak benar dan tak berkesuaian, sebaliknya informasi terdakwa yg menyatakan “kontribusi tambahan diambil dengan mengkonversi dari kontribusi (yang 5 persen) ini adalah sangat sesuai dengan kata-kata Ariesman Widjaja ketika bertemu dengan Arisman di Kemang Village, sehingga informasi terdakwa berbohong ke Taufik harus dikesampingkan,” ungkap Ronald.

Aset

Dalam dakwaan kedua JPU menilai bahwa Sanusi terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp45,28 miliar, merupakan dengan melakukan pembelian aset berupa rumah dan apartemen hingga mobil mewah yg tak sesuai dengan profil pendapatannya.

Dalam kurun waktu September 2009 sampai April 2016, Sanusi menerima penghasilan resmi setiap bulannya dari gaji, tunjangan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp2,237 miliar. Pendapatan itu masih ditambah penghasilan yang lain sebagai direktur PT Bumi Raya Properti, uang sewa dan penghasilan yang lain sejak 2009-2015 sebesar Rp2,6 miliar.

Sepanjang menjadi anggota DPRD sejak 2009, Sanusi juga tak pernah melakukan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK.

Uang Rp45,28 miliar berasal dari Direktur Utama PT Wirabayu Pratama Danu Wira yg yaitu rekanan yg melaksanakan proyek pekerjaan di Dinas Tata Air pemprov DKI Jakarta periode 2012-2015 sejumlah Rp21,18 miliar.

Selain itu dari Komisaris PT Imemba Contractors Boy Ishak yg yaitu rekanan yg melaksanakan proyek pekerjaan di Dinas Tata Air pemprov DKI Jakarta periode 2012-2015 sejumlah Rp2 miliar dan dari penerimaan-penerimaan yang lain sejumlah Rp22,1 miliar.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) 2009-2015, terdakwa aktif memiliki aset bangunan apartemen, mobil sejak menjadi anggota DPRD DKI Jakarta sejak 2009 sampai 2015 yg tak seimbang dengan penghasilan sebagai anggota DPRD 2009-2014, merupakan menerima total gaji dan tunjangan diterima 1,6 miliar dan 2014-2016 total RP627 juta sehingga total gaji dan tunjangan sejak 2009-2016 sejumlah Rp2,237 miliar.

Penghasilan yang lain Bumi Raya Properti, sewa kios dan yang lain yang lain pada 2009-2015 berdasarkan SPT adalah Rp2,6 miliar. Terdakwa tak dapat membukitan yang berasal usul harta kekayaan sehingga patut diduga terkait dengan pekerjaan terdakwa terkait anggota DPRD DKI Jakarta,” tambah jaksa Mungki.

Jaksa pun menuntut perampasan aset punya Sanusi sebesar Rp43,21 miliar, merupakan total nilai aset Sanusi yg diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang dikurangi denda dan tunggakan pembayaran apartemen Soho Pancoran sebesar Rp169 juta dan rumah di Vimala Hills sebesar Rp1,9 miliar.

Atas tuntutan ini Sanusi mulai mengajukan pledoi pada minggu depan.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Sumber: http://www.antaranews.com

Berikan Komentarmu Disini!!