Sekjen PPP Sarankan Bebas Visa Untuk China Dievaluasi, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menilai sebaiknya kebijakan bebas visa bagi China ditinjau ulang.

Sebab, selain tidak efektif meningkatkan jumlah wisatawan, kebijakan tersebut tak resiprokal atau berlaku timbal balik buat WNI yg berkunjung ke China.

Menurut Arsul, biasanya pemberlakuan kebijakan bebas visa dikerjakan secara resiprokal di beberapa negara terkait.

(Baca: Sekjen PKB Usulkan Moratorium bagi Kebijakan Bebas Visa)

“Kita kalau ke China hanya bebas visa selama tiga hari. Tapi kalau mereka ke Indonesia jauh lebih lama dari itu. Ini kan tak resiprokal,” kata anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

“China telah memberlakukan kebijakan bebas visa yg resiprokal dengan negara yang lain namun dengan Indonesia tidak,” lanjut dia.

Dengan demikian, Arsul menilai kebijakan bebas visa bagi China belum menguntungkan buat Indonesia.

Apalagi, kata dia, kebijakan bebas visa juga rawan disalahgunakan dan memunculkan TKA ilegal.

(Baca: Ketua MPR Minta Kebijakan Bebas Visa Dievaluasi)

“Lebih baik ditinjau ulang lalu lah, apakah dicabut atau dimoratorium itu tergantung proses peninjauan ulangnya, yg utama ditinjau ulang dulu,” papar politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut.

Kompas TV Tenaga Kerja Asal Tiongkok Serbu Indonesia?

Sumber: http://nasional.kompas.com

Berikan Komentarmu Disini!!