Setnov: Partai Tak Boleh Hanya Kejar Kekuasaan, Tapi Beri Solusi

Partai Golkar milik catatan tersendiri dalam menyambut penutupan akhir tahun sepanjang 2016 ini. Partai Golkar melihat fundamental demokrasi Indonesia dalam ujian yg serius. Dinamika politik mutakhir terjadi karena sikap saling menghargai dan menghormati tergerus oleh ego dan kepentingan jangka pendek.

Dapatkan diskon Rp 300,000 buat tiket libur Natal & Tahun baru-muKetua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) mengatakan, transisi demokrasi tak boleh berhenti pada hal-hal yg bersifat prosuderal. Tetapi harus membawa perubahan nilai, pola pikir, dan perilaku. Dia mengajak segala pihak membangun demokrasi yg berkeadaban, merupakan demokrasi yg membawa kebaikan dan keluhuran. Bukan demokrasi yg membawa benih-benih perpecahan buat keutuhan bangsa.

Novanto juga memberikan catatan kepada penegakan hukum di Indonesia. Menurut dia, fundamental demokrasi Indonesia tak mulai tumbuh kuat tanpa penegakan hukum dan pemahaman terhadap filosofi kehidupan berbangsa buat saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan antar komponen bangsa.

“Kedewasaan berpolitik juga mesti menjadi penuntun. Kita tak boleh terjebak dalam hiruk pikuk politik sosial media yg terkadang penuh dengan ujaran kebencian dan berbagai berita hoax. Perbedaan dan sikap politik tidak boleh membelah anak bangsa pada perpecahan, perbedaan harus menjadi kekuatan dalam memantapkan kebinnekaan kemajemukan,” kata Novanto dalam informasi persnya, Rabu (28/12).

Novanto menambahkan, politik pada hakikatnya upaya membangun konsensus demi kehidupan bersama yg menjamin rasa aman, adil dan membawa kemaslahatan buat semua rakyat. Politik yg tumbuh baik mulai linear dengan hal-hal positif. Sementara politik yg penuh dengan ancaman, kebencian dan pembunuhan karakter cuma mulai melahirkan keburukan.

“Maka peranan partai politik sebagai wadah partisipasi politik warga negara harus ditingkatkan. Partai politik perlu memberikan perhatikan pada pendidikan politik masyarakat, partai politik tak boleh cuma mengejar kekuasaan semata, tetapi lupa bagi mendidik masyarakat supaya lebih dewasa dalam berpolitik. Lebih dari itu, partai politik harus hadir di tengah masyarakat bagi memberi solusi,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pada tahun 2017, lanjutnya, kami juga dihadapkan dengan pilkada serentak tahap kedua. Ada 101 daerah yg mulai mengalami suksesi kepemimpinan. Rakyat harus dipahamkan agar mampu memilih pemimpin yg visioner. Pemimpin yg mampu membawa perubahan buat kemajuan daerahnya. Karena itu, rakyat harus menentukan pemimpinnya secara demokratis bukan karena politik uang atau pencitraan yg bersifat semu, kata Novanto.

Indonesia, lanjutnya, juga dituntut buat selalu meningkatkan kinerja demokrasi yg masih dalam tahap sedang. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sendiri kini mencapai angka 72,82. Kesadaran politik masyarakat yg ditunjukkan dengan hak-hak politik juga mengalami kenaikan sebesar 6,91 poin, naik dari 63,72 menjadi 70,63.

“Tapi, kebebasan sipil dan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi menurun. Indeks kebebasan sipil turun 2,32 poin dari 82,62 menjadi 80,30, sedangkan lembaga-lembaga demokrasi turun cukup tinggi mencapai 8,94 poin dari 75,81 menjadi 66,87,” tutur dia.

Ini menjadi tantangan karena kepercayaan masyarakat terhadap kinerja parlemen cenderung selalu menurun. Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan merevitalisasi agar lebih optimal dalam membuat UU, menyusun anggaran buat rakyat serta menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat.

“Peningkatan fungsi pengawasan juga perlu dimantapkan demi tegaknya mekanisme check and balances, karena demokrasi yg sehat membutuhkan kontrol dalam pemerintahan dan pembangunan,” kata Novanto.
Sumber: http://www.merdeka.com

Berikan Komentarmu Disini!!