“Timeline” Penetapan Ahok Sebagai Terdakwa Penodaan Agama

JAKARTA, KOMPAS.com – Salah sesuatu peristiwa besar yg menarik perhatian masyarakat selama tahun 2016 adalah penetapan Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagai tersangka masalah dugaan penodaan agama.

Kasus ini berawal ketika Ahok mengatakan sambutannya di hadapan warga Kepulauan Seribu. Saat itu, Ahok mengutip surat dalam Al Quran, yakni surat Al-Maidah ayat 51.

Siapa sangka, pengutipan ayat suci ini menjadi berbuntut panjang.

Kompas.com mencatat perjalanan panjang penetapan Ahok menjadi tersangka, akan dari video pidato Ahok yg menjadi viral di media sosial, dilaporkan sana-sini, doa bersama, ditetapkan tersangka, hingga menghadapi “meja hijau”.

Berikut timeline penetapan Ahok sebagai tersangka dugaan penodaan agama: 

27 September 2016

Ahok menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 ketika mengatakan sambutan di hadapan warga Kepulauan Seribu.

(Baca juga: Pengutipan Ayat Suci oleh Ahok Munculkan Kembali Isu Primordialisme)

Saat itu, Ahok mengatakan, warga tak wajib memilih dirinya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Terlebih, kata dia, lawan politik kerap memakai ayat suci tersebut buat menyerangnya.

6 Oktober 2016

Seorang warga bernama Buni Yani mengunggah potongan video Ahok yg mengutip ayat suci ke akun Facebook-nya. Posting-an Buni Yani ini kemudian menjadi viral di media sosial.

(Baca juga: Polisi Pastikan Penetapan Tersangka Buni Yani Sesuai Prosedur)

Akibat ucapan Ahok tersebut, banyak pihak melaporkan mantan Bupati Belitung Timur itu ke polisi.

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan dua orang lainnya melaporkan Ahok ke Bareskrim Mabes Polri. Ada pula dua organisasi yg melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya.

10 Oktober 2016

Ahok meminta maaf kepada umat Muslim. Dia menyatakan tak ada niat bagi menistakan agama apa pun. Ahok berjanji mulai memperbaiki tutur katanya sebagai pejabat publik. 

14 Oktober 2016

Beberapa organisasi dan kelompok masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta dan depan kantor Bareskrim Mabes Polri, Jalan Medan Merdeka Timur.

Beberapa politisi, seperti Amien Rais dan Habiburokhman, ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut.

(Baca juga: Ahmad Dhani: Tidak Apa-apa Tidak Jadi Cagub, yg Penting Demo Ahok)

Adapun aksi unjuk rasa ini bagi menuntut kepolisian mengusut tuntas masalah dugaan penodaan agama.

Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana sempat menenangkan demonstran dan berjanji mengusut perkara tersebut.

24 Oktober 2016

Ahok berinisiatif bagi memberi klarifikasi kepada penyelidik Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan penodaan agama.

Sebelumnya, penyelidik sudah memanggil dua saksi yg menyaksikan sambutan Ahok di Kepulauan Seribu.

31 Oktober 2016

Isu aksi damai 4 November 2016 buat menuntut kepolisian mengusut tuntas perkara dugaan penistaan agama mencuat.

Pada hari itu, pengamanan Balai Kota DKI Jakarta dan objek vital lainnya diperketat. Ruang Blok G Balai Kota sudah disulap menjadi tempat peristirahatan aparat kepolisian.

4 November 2016

Aksi damai berlangsung secara besar-besaran. Umat Muslim dari dua wilayah di Indonesia mengikuti aksi yg dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) ini.

Peserta aksi damai memadati depan Balai Kota DKI Jakarta, Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, dan Jalan Medan Merdeka Timur. Beberapa politisi, seperti Fadli Zon dan Fahri Hamzah. mengikuti aksi damai ini.

Sejumlah perwakilan peserta aksi bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla.

Kepada mereka, Wapres mengatakan pesan bahwa Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mulai mempercepat pengusutan perkara dugaan penodaan agama. 

Aksi yg awalnya berlangsung damai ini menjadi ricuh akibat ulah sejumlah oknum.

(Baca juga: Pengamanan Balai Kota Saat Aksi 2 Desember Lebih Ketat daripada Ketika Aksi 4 November )

Dampaknya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar meeting terbatas dengan sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara.

Presiden menyesalkan terjadinya kericuhan pada akhir aksi yg mulanya berlangsung damai tersebut.

Bahkan, Presiden menyebut aksi damai ini sudah ditunggangi oleh aktor-aktor politik. Presiden menegaskan, proses hukum terhadap Ahok mulai dikerjakan secara tegas, cepat, dan transparan.

Dalam perjalanannya, Ahok yg mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 bersama Djarot Saiful Hidayat itu kerap menerima penghadangan ketika berkampanye.

Penolakan kampanye ini terkait perkara dugaan penodaan agama oleh Ahok. Ia ditolak sekelompok warga ketika berkampanye di Rawa Belong, Ciracas, dan Kedoya Utara.

Sementara itu, Djarot ditolak sekelompok warga ketika berkampanye di Kembangan Utara, Cilincing, Mampang, Petamburan, dan lokasi lainnya.

7 November 2016

Bareskrim Mabes Polri meminta informasi Ahok sebagai saksi perkara dugaan penodaan agama. Ahok diperiksa selama 9 jam dan dicecar sebanyak 22 pertanyaan.

(Baca juga: Aksi Saling Dorong Sempat Terjadi Usai Ahok Diperiksa Bareskrim)

Bareskrim Mabes Polri juga sudah memanggil saksi ahli dan dua pihak lainnya terkait perkara ini.

Penyelidik Bareskrim Mabes Polri ingin mengetahui motif Ahok dalam mengutip ayat suci ketika mengatakan sambutannya di Kepulauan Seribu.

15 November 2016

Bareskrim Mabes Polri menyelenggarakan gelar masalah perkara Ahok secara terbuka terbatas. Ahok tidak menghadiri gelar kasus tersebut. Ia diwakili oleh tim kuasa hukumnya.

Peserta gelar masalah terdiri dari tim penyelidik, ahli yg dihadirkan pelapor maupun terlapor, serta pimpinan gelar kasus dari Bareskrim Polri.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menjadi pemimpin gelar perkara. Kompolnas dan Ombudsman cuma bertindak sebagai pengawas.

Mereka tak mulai dimintai pendapatnya dalam gelar kasus itu. Sementara itu, dari pihak internal Polri sudah hadir perwakilan Divisi Profesi dan Pengamanan, Inspektorat Pengawasan Umum, Biro Pengawas Penyidikan, dan penyelidik yg menangani masalah itu.

Para pelapor mulai menjelaskan poin gugatan mereka. Kemudian, para ahli yg hadir memberikan tanggapannya.

16 November 2016

Bareskrim Mabes Polri mengumumkan hasil gelar perkara. Ahok ditetapkan sebagai tersangka masalah dugaan penodaan agama.

Ia dijerat Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polisi menetapkan tak menahan Ahok karena ia dinilai kooperatif.

(Baca juga: “Sebelum Ahok Tersangka, Warga yg Datang 200-an, Sekarang Jadi 800-an”)

Ahok menyatakan mulai berjuang bagi menghadapi proses hukum ini. Ahok tidak mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka,

Ia meminta relawannya bagi memenangkan pasangan Ahok-Djarot sesuatu putaran. Keempat partai politik pengusung Ahok-Djarot juga menyatakan tak mulai mencabut dukungan.

Empat partai politik pengusung Ahok-Djarot adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar. 

22 November 2016

Untuk pertama kalinya, Bareskrim Mabes Polri memeriksa Ahok sebagai tersangka dugaan penodaan agama. Ahok diperiksa selama delapan jam dan dicecar 22 pertanyaan oleh penyelidik Bareskrim Mabes Polri.

Pertanyaan yg disampaikan penyelidik masih serupa dengan pertanyaan ketika Ahok diperiksa sebagai saksi.

25 November 2016

Penyidik Bareskrim Mabes Polri melimpahkan berkas kasus terkait dugaan penodaan agama ini ke Kejaksaan Agung. 

(Baca juga: Kapolri Jamin Berkas Ahok Diserahkan ke Kejaksaan dalam Satu-Dua Pekan)

30 November 2016

Kejaksaan Agung menyatakan berkas kasus perkara dugaan penodaan agama oleh Ahok sudah P 21 atau telah lengkap.

Dengan demikian, penyidik tinggal menentukan jadwal sidang Ahok. Rencananya, sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

1 Desember 2016

Bareskrim Mabes Polri menyerahkan Ahok ke Kejaksaan Agung. Penyerahan ini seiring pelimpahan tahap beberapa berkas masalah yg menyeret mantan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI tersebut.

Kejaksaan Agung menetapkan tak menahan Ahok karena dua pertimbangan, yakni penyidik telah mengajukan pencekalan Ahok ke luar negeri, Ahok bersikap kooperatif, dan polisi sebelumnya juga tak menahan Ahok. 

2 Desember 2016

Keputusan polisi dan Kejaksaan Agung tak menahan Ahok berbuntut panjang. doa bersama dikerjakan oleh sejumlah organisasi masyarakat serta umat Muslim.

Peserta doa bersama membeludak di lingkungan Monas dan sekitarnya.

Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan sejumlah pejabat negara melaksanakan shalat Jumat berjamaah bersama ulama dan peserta doa bersama.

doa bersama ini berlangsung sangat damai dan diapresiasi oleh petinggi negara. Adapun tuntutan dalam aksi doa bersama ini agar Ahok langsung ditahan.

(Baca juga: Polisi Kejar Informasi Upaya Provokasi Massa Doa Bersama dari Monas ke DPR)

Rencananya, sidang perdana perkara Ahok mulai digelar pada Selasa (13/12/2016) mendatang.

Ada 13 jaksa penuntut umum (JPU) yg mulai menangani perkara Ahok. Persidangan perkara penodaan agama Ahok mulai dipimpin lima hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Mereka adalah Dwiarso Budi Santiarto S sebagai ketua majelis hakim, dengan hakim anggota Jupriadi, Abdul Rosyad, Joseph V Rahantoan, dan I Wayan Wirjana.

PN Jakarta Utara sudah menetapkan sidang masalah dugaan penistaan agama mulai digelar di bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada.

13 Desember 2016

Sidang perdana masalah dugaan penodaan agama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yg sementara bertempat di gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada.

Dalam sidang itu, Ahok didakwa dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP karena diduga menodakan agama.

Atas dakwaan ini, Ahok dan tim kuasa hukumnya mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Tim kuasa hukum Ahok menilai proses hukum terhadap kliennya ini dipengaruhi tekanan massa.

Sementara itu, Ahok sempat menangis dalam sidang. (Baca juga: Bacakan Eksepsi, Ahok Menangis Disebut Menodai Agama Islam)

Kompas TV Ahok Didakwa Lakukan Penodaan Agama

 

 

Sumber: http://megapolitan.kompas.com

Berikan Komentarmu Disini!!